Jakarta – Pemerintah Indonesia kembali menyoroti fenomena game online setelah muncul kasus ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Game bertema perang seperti PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) kini menjadi fokus perhatian karena dianggap dapat memicu perilaku agresif di kalangan remaja. Dalam rapat terbatas yang digelar di Jakarta Selatan, Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya meninjau ulang pengaruh game online terhadap perilaku generasi muda serta menyiapkan kebijakan yang tepat.
PUBG bukan sekadar permainan hiburan. Game ini merupakan fenomena global dengan jutaan pemain aktif di berbagai negara, termasuk Indonesia. Namun, di balik popularitasnya, banyak pihak menganggap game ini membawa risiko sosial, mulai dari kecanduan, gangguan konsentrasi belajar, hingga peningkatan perilaku kekerasan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin tergesa-gesa mengambil langkah. Ia mengatakan, Presiden meminta pendekatan yang bijak agar kebijakan yang diambil tidak menekan pertumbuhan industri kreatif, tetapi tetap melindungi generasi muda.
“Presiden menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan sosial dan perkembangan digital. Game online bisa menjadi hiburan sekaligus ancaman jika tidak diatur dengan baik,” ujar Prasetyo di Jakarta.
Sejumlah negara telah lebih dulu bertindak terhadap PUBG dengan berbagai alasan. Kebanyakan menganggap game tersebut berpotensi menumbuhkan perilaku kekerasan, mengganggu konsentrasi belajar, serta menimbulkan risiko kecanduan.
Afghanistan menangguhkan PUBG melalui otoritas telekomunikasinya, ATRA, setelah melakukan kajian dengan pakar pendidikan dan psikologi. Pemerintah menilai game tersebut menyebabkan keresahan sosial dan menurunkan produktivitas pelajar.
Bangladesh melarang PUBG dan Free Fire sejak tahun 2022 karena dianggap sebagai aplikasi yang merusak perilaku anak-anak. Pemerintah menilai kedua game itu membuat pelajar mengabaikan pendidikan dan mengalami gangguan perilaku.
India mengambil langkah tegas pada 2020 dengan memblokir PUBG bersama puluhan aplikasi lain yang berafiliasi dengan perusahaan asal China. Alasan utamanya adalah perlindungan data nasional dan keamanan siber. Namun, PUBG kemudian kembali hadir dengan nama Battlegrounds Mobile India (BGMI), versi lokal yang dikembangkan oleh Krafton dari Korea Selatan.
Nepal sempat melarang PUBG karena kekhawatiran terhadap dampak sosial. Namun, Mahkamah Agung negara tersebut membatalkan keputusan itu, menilai pelarangan bertentangan dengan kebebasan berekspresi.
Yordania menerapkan larangan sejak 2019 dengan alasan meningkatnya perilaku agresif di kalangan remaja. Pemerintah menilai PUBG menimbulkan efek sosial yang tidak diinginkan, termasuk meningkatnya kasus perundungan di sekolah.
Di sisi lain, China justru tidak mengizinkan versi global PUBG beredar di negaranya. Pemerintah menggantikannya dengan versi lokal Game for Peace, yang menampilkan nilai-nilai nasional dan menghapus unsur darah serta kematian.
Pakistan sempat memblokir PUBG pada 2020 setelah banyak laporan tentang gangguan mental akibat kecanduan game. Setelah serangkaian petisi dari komunitas gamer, pengadilan kemudian mencabut larangan tersebut, tetapi pemerintah tetap menerapkan batasan waktu bermain.
Melihat kondisi tersebut, Indonesia kini berada di persimpangan kebijakan. Pemerintah menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan antara perlindungan sosial dan pertumbuhan ekonomi digital. Game seperti PUBG tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga bagian penting dari ekosistem e-sport yang sedang berkembang pesat di Tanah Air.
Pengamat teknologi, Eko Saputra, menilai pelarangan total bukan solusi jangka panjang. “Kita hidup di era digital. Kalau satu game dilarang, pemain akan berpindah ke game lain. Yang lebih efektif adalah regulasi berbasis usia dan durasi bermain,” katanya. Ia juga menyarankan agar sekolah dan orang tua aktif dalam memberikan pendidikan digital bagi anak-anak.
Dari sisi psikologi, para ahli menyebut bahwa pengaruh game terhadap perilaku bergantung pada intensitas dan pola bermain. Psikolog anak, Dian Lestari, menjelaskan bahwa bermain dalam batas wajar bisa memberikan manfaat, seperti kemampuan berpikir strategis dan kerja sama tim. Namun, tanpa kontrol, bisa memicu stres dan perilaku impulsif.
“Masalah muncul saat anak kehilangan keseimbangan. Waktu bermain yang berlebihan dan kurangnya interaksi sosial di dunia nyata bisa menimbulkan isolasi dan gangguan emosional,” ujarnya.
Sementara itu, komunitas e-sport Indonesia berharap agar pemerintah tidak membuat kebijakan yang merugikan industri. PUBG telah menjadi salah satu game kompetitif utama di turnamen nasional dan internasional. Ribuan pemain profesional, pelatih, penyelenggara acara, dan kreator konten menggantungkan hidup pada ekosistem game ini.
Menurut data Asosiasi Game Indonesia (AGI), nilai industri e-sport nasional mencapai lebih dari Rp2,2 triliun pada 2025. Game seperti PUBG dan Mobile Legends menjadi motor utama pertumbuhan sektor tersebut, membuka peluang kerja baru di bidang kreatif dan teknologi.
Pelatih e-sport nasional, Reza Hidayat, mengatakan bahwa pelarangan total akan menimbulkan efek domino bagi ekosistem industri digital. “Lebih baik pemerintah membuat aturan yang realistis, seperti pembatasan usia atau sistem izin khusus bagi pemain profesional,” ujarnya.
Pemerintah sendiri sedang mempersiapkan kajian lintas kementerian untuk membahas kebijakan game online. Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga disebut akan terlibat dalam penyusunan pedoman nasional.
Beberapa ide yang tengah dikaji termasuk sistem verifikasi usia, pengawasan konten kekerasan, dan pembatasan waktu bermain bagi anak di bawah umur. Pemerintah juga berencana melibatkan komunitas gamer dan psikolog dalam proses penyusunan regulasi agar kebijakan yang dihasilkan lebih seimbang.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi jalan tengah antara melindungi masyarakat dan menjaga daya saing industri digital nasional. Dengan kebijakan yang tepat, pemerintah berharap dunia game di Indonesia dapat tumbuh sehat tanpa mengorbankan nilai moral dan pendidikan generasi muda.
PUBG kini menjadi simbol dari tantangan global dalam mengelola budaya digital. Apa yang dilakukan Indonesia ke depan akan menjadi contoh bagaimana sebuah negara menata masa depan dunia hiburan interaktif dengan tetap menempatkan tanggung jawab sosial sebagai prioritas utama.